Apakah jaksa masih harus membuktikan putusan bebas tidak murni?

Pertanyaan ini barangkali memang klasik tetapi masih banyak praktisi hukum yang terjebak dalam pandangan bahwa untuk upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas jaksa harus membuktikan bahwa putusan bebas tersebut merupakan putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” yang mana ketentuan tersebut pada dasarnya tidak membolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas masih dibuka jalan untuk melakukan upaya hukum kasasi secara contra legem berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya yurispridensi Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 yang menyatakan bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan atas putusan bebas yang dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak). Putusan bebas tidak murni adalah apabila didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu.

Namun keharusan Penuntut Umum untuk membuktikan putusan judex factie merupakan putusan bebas tidak murni dengan alasan-alasan yang disebut di atas menjadi tidak berlaku lagi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 114/PUU- X/2012 Tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “KECUALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS” Bertentangan Dengan UUD 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat. Dengan demikian terhadap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi tanpa perlu dipersoalkan lagi apakah putusan tersebut bebas murni atau bebas tidak murni.

Bahwa alasan-alasan kasasi yang dapat dimohonkan sudah ditentukan “secara limitatif” di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Yang harus diutarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Alasan-alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

  1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Iklan