Antara Wilders dan RMS

Meskipun presiden telah menyatakan secara resmi bahwa alasan penundaan kunjungan ke Kerajaan Belanda pada tanggal 5 Oktober 2010 lalu adalah karena diselenggarakannya persidangan di Den Haag yang berisi tuntutan aktivis RMS agar hak imunitas SBY dicabut sehingga dapat ditangkap begitu tiba di Belanda terkait tuduhan adanya pelanggaran HAM di Maluku, namun selentingan pihak juga berpendapat bahwa itu bukanlah alasan murni kenapa Presiden menunda kujungannya ke negeri kincir angin tersebut. Mereka menyebut-nyebut nama Geert Wilders.

Siapa itu Wilders?

Masih ingat gonjang-ganjing film berjudul Fitna? film yang memprovokasi umat Islam untuk bereaksi keras itu disponsori oleh seorang anggota parlemen Belanda dari Partai untuk Kebebasan (PVV) bernama Geert Wilders. Kecaman keras umat Islam di seluruh dunia disambut Wilders dengan kampanye global anti-Islam yang dipenuhi kebencian untuk menghancurkan Islam. Bahkan, sebagian negara Islam mengharamkan kehadiran Wilders di negaranya.

Situasi politik di Belanda memanas berkaitan dengan rencana pembentukan kabinet yang konon akan melibatkan Geert Wilders. Dubes Indonesia untuk Belanda Junus Effendi Habibie berkomentar terkait masuknya Wilders dalam kabinet dalam media Finacieele Dagblad (23/9) dengan mengatakan bahwa pemilih Wilders ‘gila’ dan dijangkiti psikologi ketakutan terhadap Islam karena mendukung kampanye anti-Islam Wilders.

atas pernyataan Dubes ini, publik Belanda meradang dan menganggap Dubes telah melangkah jauh dengan mencampuri urusan dalam negeri Belanda.

Jadi, RMS atau Wilders?

Kunjungan presiden ke Belanda merupakan atas undangan PM Ben Bot dan Ratu Belanda. Hal ini merupakan sinyalemen baik hubungan kedua negara yang semakin berkembang. Pengakuan Belanda secara de facto terhadap kemerdekaan Indonesia telah ditunjukkan pada tanggal 17 Agustus 2005 lalu dengan hadirnya PM Ben Bot dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.  Kunjungan presiden ini diharapkan akan mampu mempererat hubungan bilateral yang telah lama dijalin mengingat Belanda merupakan mitra penting Indonesia di Eropa.

RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang telah lama menggerogoti keutuhan NKRI. Sejak proklamasi berdirinya RMS pada 25 April 1950 pemerintah berusaha menumpas gerakan separatis tersebut hingga berhasil dihancurkan pada November 1950. Pada tahun 1951 sebanyak hampir 12.500 orang RMS beserta keluarga mengungsi ke Belanda dan menjadi cikal bakal berdirinya pemerintahan asing RMS di sana. Selama puluhan tahun RMS terus menggalang kekuatan di Belanda dan teru smengadakan kontak dan doktrinasi terhadap kader RMS baik di Belanda maupun di Indonesia. Eksistensi mereka bahkan ditunjukkan pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional  di Ambon yang dihadiri Presiden Yudhoyono pada tanggal 29 Juni 2007 dimana pada saat itu aktivis RMS mengibarkan bendera RMS dihadapan presiden. Gerakan RMS terus berkembang sampai pada saat terakhir adalah upaya mereka untuk menuntut presiden atas pelanggaran HAM terhadap aktivis RMS.

Melihat kedua isu yang berkembang di atas, baik RMS maupun Wilders agaknya berperan dalam keputusan Presiden untuk membatalkan kunjungannya ke Belanda. Wilders sendiri melalui akun twitternya berkomentar :

Capture3

“saya tidak sedih atas apapun alasan Yudhoyono membatalkan kunjungannya ke NL, dia sudah lebih dulu mem-persona non grata-kan saya ke Indonesia”

Indonesia sebagai negara sekuler berpenduduk Muslim terbesar tidak bisa tidak mempedulikan kehadiran Wilders beserta kegiatan kampanye anti-Islamnya yang telah menjurus kepada penistaan. Jika memang pembatalan kunjungan Presiden adalah reaksi terhadap WIlders, maka hal ini harus di-apresiasi mengingat hal tersebut pasti akan didukung oleh publik yang juga tidak suka terhadap sepak terjang Wilders. Bahwa presiden menyatakan RMS merupakan alasan pembatalan kunjungan juga menurut saya harus di apresiasi, karena itu juga menunjukkan sikap tegas Presiden terhadap gerakan RMS.

Sejak awal perpindahan besar-besaran aktivis RMS ke Belanda, pemerintah Belanda memberikan dukungan penuh terhadap gerakan tersebut dan memberi ruang terbentuknya pemerintahan di Pengasingan oleh RMS. Dukungan terhadap RMS oleh pemerintah Belanda sempat terganggu saat kejadian Wassemar pada tahun 1970-an dimana aktivis RMS melakukan gerakan teror sebagai reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap Pemerintah Belanda yang dinilai tidak sepenuh hati mendukung RMS.

Agaknya, dengan latar belakang sejarah seperi itulah Presiden mengambil sikap tegas untuk melakukan pembatalan ( baca : penjadwalan ulang ) kunjungan ke Belanda setelah situasi di Belanda kondusif. Presiden agaknya meminta sikap tegas Belanda untuk tidak menunjukkan dukungan terhadap gerakan RMS sebagai wujud de facto atas pengakuannya terhadap kemerdekaan dan kedaulatan utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Akhiruddin Panyalai)