Facebook jadi alat bukti di Pengadilan

Suatu perkembangan terkini proses pengakan hukum di Israel patut menjadi perhatian aparat hukum di negara kita.

VIVAnews – Media sosial Facebook kini tidak saja berguna untuk mencari teman. Di Israel, polisi setempat memanfaatkan laman jejaring sosial itu sebagai "alat bukti" untuk menjerat pelanggar lalu lintas.
Laman milik harian Yedioth Ahronoth, Selasa 12 Oktober 2010, mengungkapkan bahwa polisi berhasil mendakwa seorang pengemudi di pengadilan lalu lintas di kota Acre. Pria berusia 23 tahun itu ditangkap setelah polisi menyelidiki suatu akun di Facebook, yang menayangkan rekaman video saat terdakwa sedang mengendarai mobil di suatu jalan tol.
Tayangan itu menunjukkan jarum spedometer mobil mengarah ke angka 260 km/jam. Padahal, batas kecepatan maksimal jalan tol di suatu pesisir Israel itu adalah 90 km/jam. Tidak dijelaskan kapan dan di mana pelanggaran itu berlangsung.
Menurut pengakuan terdakwa, dirinya terpancing ajakan kedua temannya untukngebut. Aksinya itu direkam dengan video oleh teman terdakwa, yang menggunggahnya ke akun di Facebook.
Tidak disebutkan bagaimana bisa rekaman itu sampai diperhatikan polisi. Kedua teman terdakwa pun turut diseret ke pengadilan dengan tuduhan mengajak pelaku berbuat kriminal.
Tidak dijelaskan apa ancaman hukuman bagi para terdakwa.

Republik Indonesia telah memiliki pranata hukum yang mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian tindak pidana di Pengadilan. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan :

  1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
  2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.
  3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
  4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
    1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
    2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang diterima oleh Pengadilan dalam pembuktian bersifat limitatif terhadap hal-hal sebagai berikut :

  1. Keterangan saksi,
  2. Keterangan ahli,
  3. Surat,
  4. Petunjuk,
  5. Keterangan terdakwa

di luar kategori yang telah ditetapkan undang-undang tersebut, alat bukti apapun tidak sah. Maka dari itu, dengan diakomodasinya penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam UU No 11 Tahun 2008 merupakan langkah maju dalam pengekan hukum di Indonesia. Sayangnya, ketentuan tersebut khusus (Lex Specialist) diperuntukkan bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga alat bukti rekaman, video, sms, email, dan lain-lain tidak bisa digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum.

Apa yang dilakukan di Israel sesungguhnya dapat menjadi cermin bagi kita bahwa seyogyanya penerapan ketentuan dokumen elektronik untuk pembuktian tindak pidana umum merupakan suatu urgensi yang harus segera diantisipasi. Mengingat telah sangat akrabnya kehidupan masyarakat dengan perangkat elektronik sehingga mau tidak mau modus tindak pidana yang terjadi pun pasti akan sering melibatkan perangkat-perangkat elektronik.

(Akhiruddin Panyalai)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s